Kisaran harga: Dari sampai

Kisaran harga: Dari sampai

Bandingkan Daftar

  2. Konsultasi Hukum Properti

Konsultasi Hukum Properti

Cek Kesesuaian Tata Ruang: Panduan Singkat PKKPR

Cek Kesesuaian Tata Ruang: Panduan Singkat PKKPR

Cara Cek Kesesuaian Tata Ruang (PKKPR) Sebelum Sewa/Beli: Panduan Cerdas Anti-Gagal Transaksi Sebelum menandatangani kontrak sewa atau mengajukan KPR, banyak orang fokus ke harga, lokasi, dan fasilitas—padahal ada satu syarat krusial yang sering luput: persetujuan kesesuaian ruang. Menurut penjelasan dalam artikel kebijakan di Hukumonline, PKKPR menjadi prasyarat izin berusaha dan filter legalitas pemanfaatan ruang. Mengerti […]

Baca lebih lanjut
Aturan Subletting: Batas Hukum & Risiko Oper Kontrak Sewa

Aturan Subletting: Batas Hukum & Risiko Oper Kontrak Sewa

Aturan Subletting/Oper Kontrak Sewa: Batasan Hukum dan Risikonya Sewa-menyewa sering berjalan mulus sampai penyewa utama ingin mengalihkan hunian ke pihak lain. Menurut tinjauan praktik dan aturan terkini yang diulas pada panduan hukum seputar subletting apartemen, oper kontrak (subletting) memerlukan kehati‑hatian: dari persetujuan tertulis pemilik, klausul kontrak, hingga potensi sengketa. Artikel ini memetakan lanskap hukum, risiko […]

Baca lebih lanjut
Sertipikat Elektronik Tanah 2025: Cek QR & Sentuh

Sertipikat Elektronik Tanah 2025: Cek QR & Sentuh

Sertipikat Elektronik Tanah 2025: Cek QR & Sentuh Tanahku — Panduan Aman untuk Transaksi Properti Modern Kementerian ATR/BPN menyampaikan bahwa penerapan sertipikat elektronik dilakukan bertahap dan dokumen fisik lama tetap berlaku, sebagaimana dijelaskan pada rilis resmi ATR/BPN. Pembaca sering menanyakan: bagaimana cara cek QR, apa fungsi aplikasi Sentuh Tanahku, dan seperti apa dampaknya saat transaksi […]

Baca lebih lanjut
Sertipikat Elektronik: Validitas Hukum, Keamanan Data, dan Cara Verifikasi Mandiri

Sertipikat Elektronik: Validitas Hukum, Keamanan Data, dan Cara Verifikasi Mandiri

Dalam penjelasan yang dirilis dalam situs berita resmi Kementerian ATR/BPN Kabupaten Bogor, pemerintah mulai menerapkan sistem sertipikat elektronik secara bertahap sebagai bagian dari transformasi digital pertanahan nasional. Langkah ini menandai era baru layanan agraria yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Namun, bersamaan dengan inovasi ini, muncul pula pertanyaan tentang legalitas, keamanan, dan keabsahan data digital. […]

Baca lebih lanjut
Subletting & Larangan Sewa Menyewa: Apa Batasannya Menurut Regulasi Indonesia?

Subletting & Larangan Sewa Menyewa: Apa Batasannya Menurut Regulasi Indonesia?

Fenomena subletting atau penyewaan ulang properti makin sering ditemui di kota besar, terutama ketika harga sewa melonjak dan penyewa utama mencoba menekan biaya. Menurut penjelasan dalam situs berita Hukumonline, praktik tersebut ternyata memiliki batas hukum yang jelas. Tak jarang, ketidaktahuan akan aturan menyebabkan sengketa antara pemilik dan penyewa. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara […]

Baca lebih lanjut
PKKPR/KKKPR: Cara Cek Kesesuaian Tata Ruang Sebelum Komit di Suatu Lokasi

PKKPR/KKKPR: Cara Cek Kesesuaian Tata Ruang Sebelum Komit di Suatu Lokasi

Menurut penjelasan dalam situs berita BPLawyers, pemerintah kini menekankan pentingnya dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) dalam setiap aktivitas pembangunan atau investasi di suatu lokasi. Regulasi baru ini mengharuskan setiap pengembang, investor, bahkan individu yang ingin memiliki properti, untuk memastikan kesesuaian tata ruang sebelum mengambil keputusan. Pemahaman […]

Baca lebih lanjut
PBG Gantikan IMB: Dampaknya untuk Penyewa, Pembeli, dan Pemilik Hunian

PBG Gantikan IMB: Dampaknya untuk Penyewa, Pembeli, dan Pemilik Hunian

Menurut ulasan dalam situs berita Hukumonline, Pergantian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) membawa perubahan mendasar dalam tata kelola pembangunan di Indonesia. Transformasi regulasi ini tidak hanya berdampak pada pengembang dan pemilik, tetapi juga penyewa serta calon pembeli hunian. Dalam konteks 2025, peraturan ini menjadi tonggak penting yang menentukan arah legalitas dan […]

Baca lebih lanjut
Cek Legalitas Tanah Zaman Now: Sertipikat Elektronik & Aplikasi Sentuh Tanahku

Cek Legalitas Tanah Zaman Now: Sertipikat Elektronik & Aplikasi Sentuh Tanahku

Transformasi digital kini menyentuh aspek paling mendasar dalam kepemilikan properti: legalitas tanah. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan sertipikat elektronik untuk menggantikan dokumen fisik yang rawan rusak dan pemalsuan. Seperti dikutip dalam situs berita resmi ATR/BPN, masyarakat kini dapat mengecek informasi tanah langsung melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudahan ini membuat proses verifikasi menjadi lebih cepat dan […]

Baca lebih lanjut
Klausul Kunci Kontrak Sewa Hunian: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Sering Terlewat

Klausul Kunci Kontrak Sewa Hunian: Hak, Kewajiban, dan Risiko yang Sering Terlewat

Sebagian besar kesalahpahaman antara pemilik dan penyewa muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena detail kontrak yang tidak diperhatikan. Menurut penjelasan dalam situs berita Hukumonline, kontrak sewa merupakan perjanjian sah yang mengikat secara hukum di mana kedua pihak harus memahami isi pasal, termasuk masa sewa, biaya, hak, serta tanggung jawab bersama. Meskipun terlihat sederhana, banyak […]

Baca lebih lanjut